Published On: Thu, May 9th, 2013
Uncategorized | By admin

Perlu Kajian Mendalam Dugaan Mark-Up Ganti Rugi Proyek Bandara Toraja

Share This
Tags

TCN — Diperlukan kajian lebih mendalam terhadap dugaan terjadinya mark-up ganti rugi dalam pembebasan tanah untuk proyek Pembangunan Bandara Tana Toraja di Buntukuni.  
Demikian pernyataan JARINGAN HUKUM LAYANAN DAMAI (JHLD) menanggapi pemberitaan mengenai penetapan tersangka oleh kepolisian terkait kasus mark-up pada proyek Bandara TORAJA. JHLD meminta agar penegakan hukum sejalan dengan analisis dalam pandangan keuangan Negara.

Berikut pernyataan resmi JHLD yang diterima TCN.
 
PERS RELATION
MARK UP GANTI RUGI TANAH RAKYAT PROYEK BANDARA TANA TORAJA

Dugaan terjadinya Mark Up pada gantirugi tanah rakyat pada Proyek Pembangunan Bandana Buntukuni Tana Toraja, maka perlu diperhatikanhal-hal berikut ini  :
1. Dalam melakukan pengadaan tanah untuk Proyek Pembangunan Fasilitas Umum, Pemerintah hendak terus menerus memperhatikan dan melindungi kepentingan dan hak- hak rakyat atas tanah. Untuk itu besaran harga gantirugi atas tanah rakyat, tidak semakin membuat rakyat menderita, tapi harus dapat menggangkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tersebut.
2. Untuk menentukan besaran gantirugi tanah rakyat, kiranya Pemerintah atau pun Pemilik lahan tidak secara sepihak menentukan harga ganti rugi tersebut. Harusnya diputus pada titik temu negosiasi, yakni pertemuan antara kepentingan penghematan keuangan Negara dengan perlindungan hak-hak rakyat.
3. Pemberitaan media yang memberitakan telah terjadi Mark Up harga pada pengadaan tanah Proyek Bandara Tana Toraja oleh Humas Polda SulSelBar menimbulkan konsekwensi besar terhadap tanah-tanah rakyat yang belum dibebaskan sekitaran sekitar 30% dari lahan yang diperlukan. Konsekwensi akan terpengaruh pada komitmen Pemerintah Daerah dengan Masyarakat untuk mendukung / menuntaskan Pembangunan Proyek Bandara tersebut, sebagaimana telah diputuskan pada beberapa kali pertemuan sosialisasi dan pertemuan terbuka negosiasi penentuan harga ganti rugi tanah rakyat.
4. Konsekwensi dari Dugaan Mark Up  juga terjadi terhadap sekitar 70% pemilik lahan yang telah menerima gantirugi. Mereka akan terlibat pada dugaan kasus korupsi Mark Up harga pembebasan lahan.
5. Sebagaimana Perpres No.65 tahun 2006 besaran gantirugi didasarkan pada negosiasi, itu berarti masuk hukum kesepakatan ( hukum Perjanjian) yang menjadi ranah hukum Privat. Dimana kesepakatan menjadi undang-undang bagi pembuatnya.
6. Demi lancarnya proses pembangunan Proyek Bandara kiranya, dapat dikaji lebih mendalam lagi akan adanya dugaan Mark Up. Untuk itu analisis dalam pandangan  keuangan Negara dan penegahkan hukum harus pula sejalan.

Jaringan Hukum Layanan Damai
 
Pither Ponda Barany

Displaying 2 Comments
Have Your Say
  1. Rendy says:

    “Menyalahi saja prosedur, Enos sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang merugikan negara. Apalagi, dia ketua panitia dan bertanda tangan. Seperti lahan basah belum disepakati, Enos sudah menetapkan harga Rp 40.250 permeter per segi. Jadinya, banyak lahan jadi bersengketa,” terang mantan Wakil Kepala Polrestabes Makassar itu.

    Sumber: http://regional.kompas.com/read/2013/04/27/20375184/Korupsi.Pembebasan.Lahan.Bandara.Sekda.Toraja.Ditahan

    Pernyataan ini bisa menjadi perbandingan dalam menilai apa yang dikemukakan oleh Jaringan Hukum Layanan Damai. Khususnya point kedua.

    2. Untuk menentukan besaran gantirugi tanah rakyat, kiranya Pemerintah atau pun Pemilik lahan tidak secara sepihak menentukan harga ganti rugi tersebut. Harusnya diputus pada titik temu negosiasi, yakni pertemuan antara kepentingan penghematan keuangan Negara dengan perlindungan hak-hak rakyat.

  2. Rendy says:

    “Menyalahi saja prosedur, Enos sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang merugikan negara. Apalagi, dia ketua panitia dan bertanda tangan. Seperti lahan basah belum disepakati, Enos sudah menetapkan harga Rp 40.250 permeter per segi. Jadinya, banyak lahan jadi bersengketa,” terang mantan Wakil Kepala Polrestabes Makassar itu.

    Sumber: http://regional.kompas.com/read/2013/04/27/20375184/Korupsi.Pembebasan.Lahan.Bandara.Sekda.Toraja.Ditahan

    Pernyataan ini bisa menjadi perbandingan dalam menilai apa yang dikemukakan oleh Jaringan Hukum Layanan Damai. Khususnya point kedua.

    2. Untuk menentukan besaran gantirugi tanah rakyat, kiranya Pemerintah atau pun Pemilik lahan tidak secara sepihak menentukan harga ganti rugi tersebut. Harusnya diputus pada titik temu negosiasi, yakni pertemuan antara kepentingan penghematan keuangan Negara dengan perlindungan hak-hak rakyat.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Switch to our mobile site